RADAR HUKUM POS

Sidoarjo,Radarhukumpos.com – Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, S.I.K, S.H, M.H, M.Si mendapatkan Penghargaan Tiga Besar kategori Polisi Inovatif di Hoegeng Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kapolresta Sidoarjo pada malam Penganugerahan Hoegeng Awards 2026 di Gedung Tribrata, Jakarta yang dihadiri Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara, pada Jumat (31/7/2026) pekan lalu. Kasi Humas Polresta Sidoarjo, AKP Tri Novi Handono, S.H, M.M menerangkan, dalam Hoegeng Awards 2026 ada Lima kategori terpilih, diantaranya Polisi Berintegritas, Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman. Adapun ke Lima Pemenang dipilih oleh Dewan Pakar, yang terdiri dari Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman; mantan Plt Pimpinan KPK, Mas Achmad Santosa; Wakil Ketua Komnas HAM, Putu Elvina; Komisioner Kompolnas, Gufron Mabruri; dan Koordinator Nasi...

Sidoarjo,Radarhukumpos.com - Sebuah ruko di kawasan Graha Kota, Kecamatan Sidoarjo, menjadi temuan paling menonjol dalam operasi penertiban minuman keras yang digelar serentak di Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/8/2026). Bangunan yang dari luar terlihat sebagai toko vape itu ternyata menyimpan ratusan botol minuman beralkohol di bagian belakang. Temuan tersebut menjadi penyumbang terbesar dalam operasi gabungan yang melibatkan Forkopimda, Forkopimka, Satpol PP, serta seluruh kecamatan. Dari lokasi itu, petugas mengamankan 851 botol miras, hampir separuh dari total barang bukti yang disita dalam kegiatan tersebut. Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan hasil operasi menunjukkan masih adanya peredaran minuman beralkohol yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menghindari pengawasan petugas. “Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke belakang, ternyata menjadi gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol,” ungkap Subandi. Selain menyasar lokasi penyimpanan, petugas ...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menunjukkan pendekatan Penegakan Hukum yang berorientasi pada Keadilan dan Pemulihan. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakajati Luhur Istighfar, S.H, M.Hum menyetujui Penghentian Penuntutan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) terhadap Tujuh Perkara Tindak Pidana Umum dari Lima Kejaksaan Negeri, pada Rabu (29/07/2026) yang lalu. Persetujuan tersebut diberikan setelah dilaksanakan serangkaian Ekspose bersama Plh. Aspidum dan Para Kasi, Kajari Kabupaten Malang, dan turut diikuti secara Virtual oleh Kajari Tanjung Perak, Kajari Batu, Kajari Lamongan, dan Kajari Pacitan. Adapun dari ke Tujuh Perkara yang dihentikan penuntutannya tersebut merupakan Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda), dengan rincian sebagai berikut ; 1). 2 Perkara Penadahan yang memenuhi ketentuan Pasal 591 huruf a KUHP yang diajukan oleh Kejari Tanjung Perak, Surabaya. 2). 2 Perkara Pencurian memenuhi ketentuan P...

Sidoarjo,Radarhukumpos.com - Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil sikap tegas terkait penggalangan dana kegiatan 17 Agustus di lingkungan masyarakat. Panitia penyelenggara di tingkat RT, RW maupun karang taruna diminta tidak menetapkan iuran wajib kepada warga. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi sebagai upaya menjaga agar perayaan kemerdekaan tetap menjadi ruang kebersamaan tanpa menambah beban ekonomi masyarakat. Pemkab menilai partisipasi warga dalam mendukung kegiatan lingkungan harus didasarkan pada kesukarelaan, bukan kewajiban yang ditentukan melalui nominal tertentu. Di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo, persiapan peringatan kemerdekaan mulai dilakukan melalui pembentukan panitia dan penyusunan agenda kegiatan. Tradisi swadaya masyarakat selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung lomba-lomba rakyat, kerja bakti, pentas seni hingga mala...

Surabaya,Radarhukumpos.com - Sementara Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 RW 009, alamat tinggal domisili Terdakwa Jefry yang sekaligus sebagai tempat Usaha Bisnis Gelap Kosmetik ilegal tersebut, yaitu di Jalan Klampis Aji 1. Bahkan Pengusaha Jefry ini sedang menghadapi Perkara Pidana tentang Undang - Undang Kesehatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Terungkap Terdakwa Jefry adalah usai terjadi Penggerebekan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada Oktober 2025 yang lalu. Dalam Penelusuran awak media ke alamat tempat tinggal Terdakwa Jefry, ternyata Jefry tidak berada dirumah di Jalan Klampis Aji I No.58, RT.001 / RW.009, Desa Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Menurut keterangan Pengurus RT.001/RW.009 mewakili Ronny selaku Ketua RT yang sedang berada di Jakarta dan membenarkan jika sebelumnya telah mendapat informasi adanya tentang Penggeledahan rumah Terdakwa Jefry tersebut. Bahkan Terdakwa Jefry tersebut sosok ya...

Sidoarjo,Radarhukumpos.com - Sebanyak 624 botol minuman beralkohol diamankan dalam inspeksi mendadak (sidak) gabungan di kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Sidoarjo, Jumat malam (31/7/2026). Pemeriksaan tersebut juga menemukan dugaan pelanggaran izin usaha, lantaran aktivitas penjualan di lokasi diduga tidak sesuai dengan dokumen sebagai distributor. Tiga ruko menjadi sasaran pemeriksaan petugas setelah diduga melayani penjualan minuman keras secara eceran kepada masyarakat. Padahal, berdasarkan dokumen perizinan yang ditunjukkan, kegiatan usaha tersebut tercatat sebagai distributor. Perbedaan antara izin dan aktivitas di lapangan menjadi temuan utama dalam sidak tersebut. Izin distributor hanya mencakup kegiatan penyimpanan serta penyaluran barang, bukan transaksi langsung kepada konsumen atau penjualan secara retail. Dari lokasi pemeriksaan, petugas mengamankan ratusan botol minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 20 persen. Barang bukti tersebut d...

Sidoarjo,Radarhukumpos.com - Strategi inovatif yang diterapkan Kapolresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Christian Tobing, dalam upaya pencegahan tindak kriminal serta menjaga stabilitas keamanan wilayah mendapat apresiasi melalui Radar Surabaya Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam malam penganugerahan yang digelar di Surabaya, Kamis (30/7/2026). Radar Surabaya Awards merupakan agenda tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada individu maupun lembaga yang dinilai memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, khususnya di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Ajang ini memberikan penghargaan kepada berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha, akademisi, kepala daerah, pejabat publik, politisi, tokoh masyarakat, hingga insan yang dinilai mampu menghadirkan inovasi, prestasi, serta dedikasi di bidangnya masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, penghargaan untuk Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing diterima oleh Kasi Humas Polresta Sidoarjo, AK...

Surabaya,Radarhukumpos.com - Persoalan Peredaran Rokok Ilegal kini semakin mendapat sorotan, DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim), menyampaikan sikap tegas dukungannya terhadap langkah Pemerintah dan Penegakan Hukum dalam memberangus Peredaran Rokok ilegal, khususnya di Madura.  Tak hanya itu, LPKAN Jawa Timur juga meminta agar Pemerintah supaya berhati-hati dalam Merumuskan dan Menguji kebijakan baru, di Sektor Hasil Tembakau agar tidak menimbulkan dampak Ekonomi yang justru bikin membebani Petani, Pekerja, Industri Legal, maupun penerimaan Negara. LPKAN Jawa Timur menilai kedua persoalan tersebut harus dilihat secara utuh. Pemberantasan Rokok ilegal merupakan bagian penting dari upaya Melindungi Penerimaan Negara dan menciptakan iklim Usaha yang Sehat.  Namun, setiap kebijakan baru di Sektor Tembakau juga harus didasarkan pada kajian yang Komprehensif, Transparan, serta memperhitungkan Kondisi Masyarakat yang me...

BANYUWANGI, 30 JULI 2026 – Konflik agraria berkepanjangan terkait penguasaan lahan hutan oleh Perum Perhutani di kawasan Banyuwangi Utara memasuki babak baru. Rumpun keluarga besar trah Aning Patih yang dipimpin oleh aktivis HAM dan lingkungan hidup Banyuwangi, Amir Ma’ruf Khan, resmi membuka dokumen silsilah serta manuskrip sejarah lisan "Kitab Sajarah Agung Keluarga Khan Selogiri" kepada publik. Langkah ini diambil guna meluruskan distorsi sejarah sekaligus menuntut pengakuan hak kultural atas tanah adat yang dinilai telah dikuasai secara sepihak sejak era Orde Baru. Dokumen sejarah tersebut mengonfirmasi bahwa kawasan hutan perbukitan Selogiri, Watu Dodol, Ketapang, Kalipuro, hingga Bangsring-Wongsorejo bukanlah "tanah negara kosong," melainkan tanah kedaulatan spiritual dan ruang hidup masyarakat adat. Hak kepemilikan dan pengelolaan wilayah ini ditarik lurus sejak abad ke-15, bermula dari hadiah Raja Blambangan, Prabu Menak Sembuyu, kepada menantuny...

Surabaya,Radarhukumpos.com - Kini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menyeret Pejabat Struktural ke dalam pusaran Korupsi Perizinan, menetapkan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur berinisial ED sebagai Tersangka baru dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli). Sedangkan dalam hal ini Aspidsus Kejati Jawa Timur Dr. I Gede Punia Atmaja memaparkan, bahwa Tersangka ED tidak hanya berperan sebagai Penggerak Setoran Ilegal dari ratusan Pemohon Izin senilai Miliaran Rupiah, juga menikmati aliran Dana Haram tersebut secara Signifikan. Saat dalam Konferensi Pers, Selasa (28/07/2026). Penetapan tersebut merupakan hasil Pengembangan Penyidikan setelah sebelumnya Kejati Jawa Timur telah Menetapkan Tiga Tersangka, yakni Tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Agustus 2024 hingga 2026, Tersangka OS yang selaku Kepala Bidang Pertambangan, dan Tersangka H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Namun berdasarkan hasil Penyidikan, Tersangka ED ...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Ada apa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robiatul Adawiyah dari Kejari Tanjung Perak Surabaya, yang tiga kali gagal menghadirkan Terdakwa Hartono Bin Sungkono ke persidangan.  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dipimpin Hakim Ketua, yakni Sugeng Harsoyo, Menghentikan Pemeriksaan Perkara Terdakwa Judi Online ( Judol ). Sehingga Perkara ini kini menjadi sorotan Publik sebagai peristiwa yang dikatagorikan jarang terjadi di etalase persidangan. Sehubungan Gagalnya terkait Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Terdakwa Hartono ke persidangan,  bahkan diketahui sudah Tiga kali berturut-turut tidak Hadir, disebabkan status Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rutan tersebut. Menurut data informasi yang diperoleh yang melalui Website Resmi SIPP PN Surabaya, Sebagaimana Perkara Nomor: 876/Pid.B/2026/PN Sby, JPU menjelaskan, bahwa Perkara tidak dapat diajukan Penuntutan, karena Hakim Menghentikan Pemeriksaan Perkara sebelum Surat Dakwaan ...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si  memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, pada Selasa (28/07/2026). Serah Terima Jabatan (Sertijab) ini merupakan bagian dari Dinamika Organisasi Polri dalam rangka tentang Pembinaan Karier, Penyegaran Organisasi, serta penguatan kinerja institusi guna meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur menyampaikan, Apresiasi dan Penghargaan kepada para Pejabat lama atas Dedikasi, Loyalitas, dan Pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur. Kapolda juga mengucapkan selamat kepada para Pejabat yang menerima amanah Jabatan baru. Ia pun berharap seluruh Pejabat yang Dilantik dapat Beradaptasi dengan Lingkungan tugas yang baru, melanjutkan Program - program yang telah berjalan denga...

Sidoarjo,Radarhukumpos.com – Gelombang Pemberantasan Minuman Keras (Miras) ilegal dan juga Prostitusi mulai digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.  Kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya Keresahan Warga terhadap Aktivitas yang dinilai sangat Mengganggu Ketenteraman Lingkungan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Religius yang selama ini melekat di Kota Delta. Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Bupati Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut, adanya marak Penjualan Miras tanpa izin dan dugaan Aktivitas Prostitusi menjadi pembahasan utama. Selain memicu Gangguan Ketertiban Umum, Kondisi itu juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan Kesehatan maupun dampak Sosial lainnya. Berdasarkan Pendataan sementara, sedikitnya terdapat 16 Titik Penjualan Miras yang diketahui beroperasi tanpa Legalitas resmi. Angka Penjualan itu diperkirakan masih akan bertambah, karena proses Inventarisasi terus dilakukan di berbaga...

Jakarta,Radarhukumpos.com – Polri menegaskan komitmennya untuk Memberantas segala bentuk Tindak Pidana Narkotika tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat keterlibatan Oknum Anggota Polri.  Hal tersebut ditegaskan, menyusul pengungkapan terduga Pelanggar Personel Polres Tangerang Selatan (Tangsel) beserta sejumlah personel lainnya oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Edison Isir dalam hal ini mengatakan, Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Komitmen Polri dalam Menindak Tegas setiap bentuk Penyalahgunaan Narkotika, termasuk yang melibatkan personel internal. “Sebagai institusi Penegak Hukum yang mengemban amanat untuk Memberantas segala bentuk Tindak Pidana, termasuk Narkotika yang merupakan Kejahatan Luar biasa, maka Polri tidak Mentoleransi segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, baik oleh Masyarakat maupun terduga Pelanggar internal Polri,” kata Jhonny Edison Isir, pada Senin (27/07/2026...

Jakarta,Radarhukumpos.com – Polri menegaskan, bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan Pemungutan, Penilaian, Pemeriksaan, maupun Penagihan Pajak kepada Masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas dalam Sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada dalam Koridor Tugas Kepolisian, khususnya Pembinaan Masyarakat, Komunikasi, serta Pembangunan Jejaring Informasi di Wilayah. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C mengatakan, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam Koordinasi dengan DJP tidak dapat dimaknai sebagai Pengambilalihan Tugas dan Kewenangan Petugas Pajak. “Kami tegaskan, bahwa Bhabinkamtibmas bukan Petugas Pajak dan tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan Penilaian Kepatuhan Perpajakan, Pemeriksaan, Penagihan, maupun meminta Pembayaran Pajak kepada Masyarakat. Kewenangan di Bidang Perpajakan tetap berada pada Direktorat Jendera...

Labuhanbatu,Radarhukumpos.com – Maraknya Peredaran Narkotika di Wilayah Simpang Siluang, Desa Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kian meresahkan Masyarakat. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Warga sudah sekian kalinya memohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertindak, karena hal tersebut telah meresahkan Generasi penerus Bangsa.  Bahkan diduga kuat dikendalikan oleh seorang Terduga Bendol, yakni Bandar Sabu yang beroperasi cukup lama, bahkan sangat meresahkan terutama Anak-anak Muda Penerus Bangsa. Sedangkan informasi berkembang yang dihimpun Warga, bahwa perihal Transaksi Haram tersebut dilakukan setiap hari tanpa jeda. Peredaran pengoperasian Transaksi berada tidak jauh dari lokasi Area Pemukiman, sehingga membuat Warga sangat Kuwatir diwilayahnya merusak akibat ulah para Bandar. Sehingga hal tersebut sudah lama dilakukan, maka kami sangat takut dilingkungan kami ini jadi rusak karena Narkoba. Informasi yang bermain itu berinisial B. Bahkan Sia...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait Sengketa Uang Ganti Rugi Penggusuran Lahan eks Kampung Tengah atau kawasan Taman Pelangi Surabaya kini kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/7/2026).  Agenda persidangan kali ini adalah Pemeriksaan Dua Saksi Fakta yang dihadirkan pihak Tergugat, Saksi Sumiyati. Dalam Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Cakra Nugraha, didampingi Hakim anggota Gede Putra Astawa dan Sarlota Suek, Kuasa Hukum Tergugat Yudha Asmara, S.H, M.H menghadirkan Saksi Sugiono dan Saksi Sutarmi, Dua mantan Warga sekaligus Tetangga Sumiyati. Sugiono menjadi Saksi pertama yang Diperiksa. Bahkan ia mengaku pernah menjadi Saksi dalam Penandatanganan Surat Perjanjian di Bawah Tangan antara para Penggugat, yakni Watini dkk selaku Ahli Waris Moet Bok Manijah alias Moet Manijah, dengan Sumiyati pada Tahun 2024. Saat Diperiksa Yudha Asmara, Saksi Sugiono diminta menjelaskan, proses Penandatanganan Su...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Persidangan Sengketa Perkara Perdata mengenai Uang Ganti Rugi penggusuran lahan eks Kampung Tengah atau Kawasan Taman Pelangi Surabaya kembali membuka lembaran cerita yang selama puluhan Tahun hanya hidup di ingatan para Warga. Kali ini, bukan Dokumen yang menjadi sorotan utama, melainkan Kesaksian Dua orang yang mengaku, menyaksikan langsung perjalanan Keluarga Sumiyati menempati Lahan tersebut. Di ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/7/2026), Sugiono menjadi Saksi pertama yang dipanggil. Pria yang mengaku lahir dan besar di Kawasan tersebut, diminta untuk menjelaskan keterlibatannya sebagai Saksi dalam Penandatanganan Surat Perjanjian di Bawah Tangan pada Tahun 2024 yang lalu. Kuasa hukum Tergugat, Yudha Asmara, S.H, M.H yang mengawali Pemeriksaan dengan meminta Sugiono untuk menceritakan tentang suasana saat Penandatanganan berlangsung. "Saudara menjadi Saksi waktu itu. Di mana Penandatanganannya dan apa yang saudara dengar...

Surabaya,Radarhukumpos.com - 22 juli 2026, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur bersama Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Jawa Timur menggelar aksi damai di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat Pengelolaan Sumber Daya Air (Pusda) Provinsi Jawa Timur, Rabu (22/7/2026). Aksi tersebut menyuarakan tuntutan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan dapat diaudit. MAKI dan GEMPAR juga mendesak pemeriksaan independen terhadap sejumlah proyek dan pengadaan yang dinilai perlu mendapat penjelasan kepada publik. Sorotan utama diarahkan pada proyek pembangunan *spillway* Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp15,6 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun MAKI, b...